Rapat Koordinasi Mekanisme Pengadaan yang Bersumber dari Dana Masyarakat

Sabtu, 13 Januari 2018


Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa pada SMA/SMK Negeri yang bersumber dari Dana Masyarakat, diperlukan koordinasi terkait mekanismen pengadaan Barang/Jasa maka pada hari Kamis, 11 Januari 2018 bertempat di Ruang Sidang Dinas Pendidikan Provinsi Bali dilaksanakan Rapat Koordinasi terkait Mekanisme Pengadaan yang bersumber dari dana Masyarakat.

Hadir sebagai undangan adalah:

1.    Inspektorat Pemerintah Provinsi Bali

2.    BPKAD Provinsi Bali

3.    Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

4.    Biro Pelayanan Pengadaan Barang/jasa Setda Provinsi Bali

5.    Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali

6.    Kepala Bidang Pembinaan SMK dan Kepala UPT. BPTEKDIKTP Dinas Pendidikan Provinsi Bali

7.    Kepala UPT. Dinas Pendidikan Provinsi Bali di kabupaten/kota

8.    Pejabat Pengadaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali

9.    Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali

10.Admin SIPKD Dinas Pendidikan Provinsi Bali

Sekretaris memimpin rapat mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali serta memaparkan gambaran umum mengenai pembiayaan dan pendanaan pada SMA/SMK Negeri di Provinsi Bali yang relevan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 47 sampai dengan pasal 51 khususnya yang bersumber dari dana masyarakat agar tidak menjadi (pungutan liar) PUNGLI karena sudah menjadi kesepakatan bersama dan sudah masuk dalam RKAS sekolah.

Biro Pelayanan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali selaku Pengelola LPSE, memberikan penjelasan terkait layanan LPSE yang secara maksimal dapat memberikan layanan terkait pengadaan khususnya di SMA/SMK di Provinsi Bali, hal yang senada juga disampaikan oleh Tim Teknis SIRUP bahwa pada aplikasi SIRUP yg terbaru sudah terdapat pilihan sumber dana lainnya, jika sumber dana tidak berasal dari APBD ataupun APBN maka sumber dana tersebut dimasukkan pada sumber dana lainnya (sumber dana dari pungutan masyarakat).

Biro Pelayanan Pengadaaan Barang/jasa Setda Provinsi Bali memberikan penjelasan terkait mekanisme pengadaan barang/jasa yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa pemerintah, dengan ruang lingkup yg bersumber dari APBN dan APBD serta Hibah baik dalam negeri maupun luar negeri. Terkait dengan mekanisme pengadaan dengan sumber dana dari dana masyrakat yang sudah masuk dalam RKAS maka perlakuannya seperti perlakuan pada Keuangan Daerah.

Perwakilan dari BPKAD menyampaikan bahwa terkait dengan sumber dari Dana Masyarakat yang masuk ke rekening sekolah yang otomatis menjadi milik sekolah karena sekolah satuan pendidikan di bawah Pemerintah Provinsi Bali khususnya SMA/SMK dan SLB.

Perwakilan dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali menyampaikan bahwa mempertimbangkan dampak hukum dari pelaksanaan pengelolaan dana pendidikan. Terkait pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari dana masyarakat agar merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 khususnya pada pasal 51 dan pasal 52.

Sekretaris Dinas menyampaikan harapan dari sekolah bahwa sekolah yaitu SMA/SMK agar mendapat panduan atau juknis yang jelas dan memiliki dasar hukum sehingga sekolah dapat melakukan pengelolaan terhadap penggunaan dana yang bersumber dari dana Masyarakat.
 
 
 
 
 



Informasi